Pasal 18 PP 37/2021 mengatur ketentuan pemberian manfaat JKP bagi peserta jaminan sosial.

Manfaat JKP tidak hanya diberikan sebanyak satu kali karena kerap ditemukan pekerja yang terkena PHK lebih dari sekali.

Tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan saat ini belum melebihi 33 persen dari total pekerja.

Potensi kenaikan klaim disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam paparan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Sistem Jaminan Nasional di hadapan…

BPJS Ketenagakerjaan menyatakan pihaknya mengedepankan azas praduga tidak bersalah atas penyidikan dugaan tindak pidana korupsi.

Program JKP ditetapkan dalam Pasal 82 Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan lebih lanjut terkait program itu akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Penurunan terjadi di seluruh jenis program yang dikelola badan tersebut, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Hari…

OPSI menilai pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan yang seharusnya dijalankan oleh Kantor Staf Presidenan (KSP) belum berjalan dengan baik.