BPJS Ketenagakerjaan harus berupaya mendongkrak pendapatan dari iuran program Jaminan Kematian (JKM) untuk menghindari defisit.

Predikat WTM yang diperoleh menjadi bukti bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Seleksi DJSN dimulai seiring terbitnya Keppres Nomor 40/M Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota DJSN Masa Jabatan Tahun 2024-2029

Aturan baru BP Tapera dibuat untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat dan akuntabilitas pengelolaan tabungan perumahan rakyat.

Untuk mencapai target peserta aktif 53,96 juta pada tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan akan menerapkan beberapa strategi.

Terdapat perbedaan jumlah pekerja yang mengalami PHK. Padahal, industri padat karya seperti sepatu terus merumahkan ribuan pekerjanya.

Batas pengambilan BSU 2022 sebesar Rp600.000 berakhir pada 20 Desember 2022. Berikut syarat dan cara pengambilannya di Kantor Pos.

Pekerja Migran Indonesia yang berminat mengikuti program jaminan sosial hanya segelintir. Sayangnya, mereka yang sudah berminat pun harus terhadang akses pembayaran dalam…

Hasil Kajian DJSN bersama GIZ menemukan lebih dari 60 persen PMI atau pekerja migran Indonesia belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Jumlah pekerja informal lebih banyak dibandingkan dengan pekerja formal (pekerja penerima upah). Namun, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih didominasi oleh pekerja formal.

Angka tersebut jauh di atas dari target 2021 yang ditetapkan semula, yakni sebesar Rp34,89 triliun.

Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB mencatat jumlah pekerja formal yang sudah terlindungi BP Jamsostek hingga Agustus 2021 sejumlah 265.910 orang pekerja.

Direktur Pelayanan BPJamsostek Roswita Nilakurnia memaparkan urutan pertama kecelakaan kerja adalah di dalam lokasi kerja dan paling banyak terjadi pada pagi hari.

Penyerahan data tahap III membuat total data yang telah disampaikan mencapai 3,75 juta pekerja, dari target calon penerima BSU sebanyak 8,7 juta pekerja.

Teknis pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 15/2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat JKP.

Presiden Joko Widodo menandatangani Inpres 2/2021 pada 25 Maret 2021 atau tiga bulan lalu sebagai amanat Pasal 28H dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 untuk mendukung kesejahteraan…