Presiden Prabowo Subianto mengubah susunan organisasi Kementerian Keuangan yang terdiri dari direktorat jenderal, badan, dan staf ahli.

Meski laju inflasi melandai, pemerintah akan tetap mewaspadai berbagai risiko yang akan memberikan tekanan pada laju inflasi.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu menegaskan target efisiensi anggaran kompensasi dan subsidi energi dalam APBN tahun berikutnya bakal dilakukan bertahap.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan program-program pemerintah untuk mendukung daya beli masyarakat akan diperkuat.

Kepala BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan perekonomian Indonesia tetap tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan global pada 2023.

BKF Kemenkeu mengatakan capaian kinerja inflasi 2023 sebesar 2,61% (yoy) terendah dalam 20 tahun terakhir.

BKF Kemenkeu menggelar Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) ke-12 pada 6 dan 7 Desember 2023.

Kedalaman sektor keuangan Indonesia baik aset bank, kapitalisasi pasar modal, asuransi, maupun dana pensiun, relatif dangkal dibandingkan dengan negara Asean-5.

Kemenkeu, yang dipimpin Sri Mulyani, siap tambah bansos atau perlinsos seiring naiknya inflasi Oktober 2023 akibat harga pangan.

APBN masih dinilai aman di tengah nilai tukar rupiah yang mendekati Rp16.000 dan minyak mentah yang bergejolak.

Kepala BKF Kemenkeu menuturkan pihaknya sedang berkomunikasi erat dengan Bank Indonesia soal rupiah yang mendekati Rp16.000 per dolar AS.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran Dana Desa sepanjang tahun ini hingga 13 Oktober 2023 telah mencapai Rp54,71 triliun atau 78,2%.

Turunnya penerimaan cukai rokok menjadi indikator positif karena pada dasarnya memang bertujuan untuk mengandalikan konsumsi rokok.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memberi bocoran soal PPN, benarkah bakal naik jadi 12 persen mulai 2025?

Asean Forum on Taxation (AFT) digelar pada 1-3 Agustus lalu di Yogyakarta.

Kemenkeu memaparkan sejumlah upaya yang dilakukan untuk mempertahankan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah atas.