Revisi Undang-undang No. 10/1998 tentang Perbankan dipastikan tak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun depan.

Rencana DPR untuk menuntaskan revisi UU Perbankan harus mampu mengakomodasi peran bank pembangunan daerah agar menyalurkan kredit kepada kalangan swasta dan menyesuaikan…

Komisi XI DPR RI memastikan revisi Undang-Undang Nomor 10/1998 tentang Perbankan tak akan tuntas tahun ini.

Meskipun sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas), pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan masih belum menunjukkan progress yang signifikan alias…

Ketua Komisi XI DPR RI yang membidangi perbankan dan keuangan, Fadel Muhammad memberi isyarat bahwa kepemilikan saham bank asing tidak akan akan dibatasi.

Usai masa reses, Komisi XI yang membawahi bidang perbankan dan keuangan kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perbankan.

Pembatasan jumlah anak usaha yang disebut bakal masuk dalam rancangan Undang-Undang Perbankan dinilai bakal mempersempit ruang gerak perbankan

Polemik batas kepemilikan saham bank oleh pihak asing yang sempat terjadi pada akhir masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpeluang kembali memanas.

Terkait rencana pembatasan kepemilikan modal asing dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan, saat ini Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih menimbang dua…

Rencana Komisi XI membatasi kepemilikan saham oleh investor asing dalam Rancangan Undang-Undang Perbankan dinilai perlu dipertimbangkan secara matang.

Permohonan uji materi Undang-undang tentang Perbankan yang diajukan oleh seorang pedagang emas di Pasar Mayestik Jakarta Selatan dikabulkan sepenuhnya oleh Mahkamah Konstitusi.

Ikatan Bankir Indonesia (IBI) memberikan sejumlah usulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan rancangan undang-undang (RUU) perbankan.

Komisi XI memastikan dalam Draft Rancangan Undang-Undang Perbankan yang tengah digodok, bakal mengatur besaran kepemilikan saham milik perorangan menjadi maksimal 40%.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengajukan aspek perlindungan data nasabah untuk dimasukan dalam Rancangan Undang-Undang Perbankan yang tengah digodok Komisi XI.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) siap melakukan pengetatan regulasi saat menggodok revisi undang-undang perbankan atau akan menerapkan equal treatment.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan pada akhir tahun nanti akan merampungkan draft rancangan undang-undang perbankan serta rencana revisi undang-undang Bank Indonesia.