Meski dalam 5 bulan terakhir penanganan Covid-19 di berbagai daerah mengalami kemajuan, tetapi terlihat bahwa mayoritas daerah cukup nyaman berada di zona oranye.

Per 18 Oktober 2020, zona merah ada 32 kabupaten/kota, zona oranye ada 344 kabupaten/kota, zona kuning ada 113 kabupaten/kota dan zona hijau ada 25 kabupaten/kota.

Pemerintah pusat saat ini telah menetapkan seluruh program pemulihan ekonomi khusus perlindungan sosial telah diperpanjang dengan tujuan menekan kemiskinan. Pemerintah daerah…

Dalam beleid baru tersebut, pemerintah masih mencatat empat provinsi di Pulau Jawa yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah memiliki indeks kapasitas fiskal…

Pemerintah pusat akan memberikan reward dalam bentuk DID bagi langkah-langkah nyata yang dilakukan daerah dalam menangani Covid-19

Menurut Apkasi, Omnibus Law yang sedang disiapkan pemerintah bisa menjadi daya ungkit bagi investasi di daerah dan tujuan akhirnya tentu mengentaskan kemiskinan dan pengurangan…

DPD juga melakukan pengawasan dari undang-undang yang terkait, kewenangan DPD dan melakukan evaluasi berkenaan dengan peraturan daerah yang berlaku di daerah baik provinsi,…

Tujuan dari keberadaan OSS adalah untuk menghilangkan tumpang tindih sistem perizinan dan merupakan yang paling ideal untuk ke depannya.

Kementerian Keuangan terus mendorong kemandirian pemerintah daerah untuk tidak tergantung dana dari pusat.

KPK menerima laporan gratifikasi berupa 1 ton gula pasir dari salah satu pemerintah daerah senilai Rp10 juta serta uang sebesar 1.000 dolar Singapura.

Pemprov Sulsel memiliki 811 bidang tanah dengan luas 14.811.720 m² dengan beberapa bidang yang belum dilakukan pengukuran. 

Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menyoroti peran daerah dalam penanggulangan terorisme, radikalisme, dan bencana alam.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur meminta agar pejabat pemerintah daerah tidak takut menjalankan pembangunan dan diskresi…

Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani menyatakan dirinya akan merombak ratusan pejabat struktural setingkat eselon II, III dan IV di lingkungan pemerintahannya.

Pemerintah diminta menindaklanjuti strukturisasi wewenang daerah dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi seiring telah turunnya Undang-Undang No 23/2014 tentang pemerintah…