Pemerintah pusat akan mendorong daerah untuk menyiapkan diri membantu komitmen pemerintah menurunkan gas rumah kaca melalui regulasi yang mengatur pembagian kewenangan terkait…
Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah rasanya sudah cukup mengakomodasi sejumlah persoalan-persoalan klasik yang sudah berumur hampir dua dekade.
Sri Mulyani menilai bahwa belanja daerah masih belum fokus dan efisien. Hal tersebut tergambar dari banyaknya program pemerintah daerah, yakni 29.623 jenis program dan 263.135…
Pemerintah daerah selalu menuntut transfer lebih besar terhadap pusat yang menyebabkan kemandirian daerah rendah atau yang dikenal dengan istilah fenomena flypaper effect.
Kinerja daerah yang baik berdampak pada kualitas belanjanya, karena dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah secara efektif, efisien, tepat waktu, transparan…
RUU HKPD diciptakan untuk mengatasi permasalahan yang salah satunya disebabkan oleh belum adanya lompatan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang signifikan, meskipun anggaran…
Pengadaan barang dan jasa yang transparan diharapkan mendorong daya saing produk dalam negeri serta menguatkan daya produksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).