Pemerintah menetapkan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun depan sebesar Rp9,1 triliun dengan 30 bank akan menyalurkannya.

Manajemen Bank BTN mengungkapkan bahwa dari total kredit pemilikan rumah (KPR) yang telah mereka salurkan, sekitar 76 persen ditujukan bagi hunian bersubsidi.

Direksi Bank BTN memandang bisnis properti sepanjang tahun ini memiliki kinerja yang cukup baik dengan mencatatkan pertumbuhan yang positif. Bahkan, pembiayaan KPR bank BUMN…

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memproyeksikan realisasi Program Sejuta Rumah tahun ini mencapai 900.000 unit.

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 23 November telah melewati…

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta bank-bank penyalur dana tersebut untuk bekerja lebih keras…

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) memprediksi jumlah unit rumah yang pemilikannya ditopang oleh Fasilitas Likuiditas Pembiayaan perumahan sepanjang tahun…

Salah satu kendala utama pencapaian program sejuta rumah adalah masalah pandemi Covid-19 yang memukul berbagai sektor sehingga menyebabkan turunnya pendapatan beberapa sektor…

Universitas Diponegoro menginisiasi rumah murah dengan harga hanya Rp110 juta per unit. Rumah tersebut ditujukan untuk keluarga dengan penghasilan kurang dari Rp6 juta per…

Apersi mengungkapkan bahwa sekitar 40 persen pengembang hunian bersubsidi tumbang akibat kehabisan cashflow saat pandemi Covid-19 ini

Penurunan permintaan rumah bersubsidi mencapai 40 persen, sedangkan rumah menengah bawah penurunannya antara 40-50 persen bila dibandingkan sebelum adanya Covid-19.

Masyarakat yang hendak membeli rumah bersubsidi diingatkan agar benar-benar memperhatikan harga yang disampaikan oleh developer, jangan sampai melewati ketentuan pemerintah.

REI Jatim mencatat potensi penyaluran KPR khususnya rumah subsidi di Jatim tahun ini ada sekitar 8.000 unit.

Relaksasi dari take home pay menjadi gaji pokok mempertimbangkan upah minimum regional tiap provinsi.

Selain tak efektif, Bank Dunia menilai skema subsidi perumahan di Indonesia cenderung merugikan konsumen.