Berdasarkan kajian KPPOD, salah satu peraturan turunan UU Cipta Kerja yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih adalah Peraturan Pemerintah No.5/2021 tentang Penyelenggaraan…
Salah satu hasil kajian yang dilakukan terhadap pelaku usaha daerah menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki pengetahuan terkait dengan OSS-RBA, meski sangat terbatas.
Para eksportir kini bisa bernapas lega karena pemerintah telah resmi mengeluarkan relaksasi kebijakan yang mempercepat keluarnya izin ekspor hanya dalam waktu 8 jam.
UU Cipta Kerja berupaya melakukan penataan ulang terhadap pengenaan sanksi dalam berbagai UU sektor yang menerapkan sanksi pidana terhadap penyimpangan administratif.
KPPOD memberikan sejumlah catatan terkait dengan RPP ini, salah satunya terkait dengan penerapan online singe submission risk based approach (OSS RBA).
Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Dadan Suparjo Suharmijaya mengatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan kajian tentang surat keterangan domisili usaha setelah…
JAKARTA Pemprov DKI siap mengurangi jumlah izin dan non-izin guna mendongkrak peringkat Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan keberadaan badan perizinan BPTSP diharap mampu menunjang iklim investasi dan bisnis…
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) dapat memberi banyak manfaat bagi warga dan pengusaha yang ingin berinvestasi…
Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) berseloroh Presiden Joko Widodo akan jewer pemimpin daerah yang tidak mempermudah perizinan investasi di daerahnya.
Presiden Joko Widodo menginginkan Badan Koordinasi Penanaman Modal membangun pelayanan terpadu satu pintu atau yang one stop service perizinan investasi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyederhanakan perizinan usaha mineral dan batu bara dari 56 tahap menjadi 25 tahap dalam upaya menumbuhkan investasi di sektor…