Pemerintah memberikan sinyal penolakan 1.800 usulan pemekaran desa untuk mengamankan anggaran dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

Pemerintah Provinsi Riau mendukung rencana pembentukan daerah otonomi baru. Hanya saja dalam implementasinya menunggu progres dari pemerintah pusat. n

DPRD Pekanbaru melalui rapat paripurna Senin (21/3/2016) lalu akhirnya mengesahkan rencana peraturan daerah (Ranperda) Pemekaran Kelurahan yang telah diajukan oleh Pemkot…

Pemerintah pusat lebih memprioritaskan optimalisasi penggunaan dana desa dibanding melakukan pemekaran daerah otonomi baru pada 2016.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah pada prinsipnya tidak bisa menghalangi aspirasi masyarakat atau daerah untuk pemekaran daerah.

Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia memantau perkembangan rencana perkembangan Daerah Otonomi Baru (ODB) Pemerintah…

Gubernur Sulawesi Utara menyampaikan secara langsung ke Presiden Joko Widodo terkait permintaan masyarakat Bolaang Mongondow untuk bisa menjadi daerah otonom sendiri.

Meski belum disetujui oleh Menteri Dalam Negeri maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Provinsi Buton Raya akan dideklarasikan di Kabupaten Kolaka Timur, bertepatan dengan…

Pembahasan revisi UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah antara DPR dan pemerintah baru menyepakati satu kluster isu hingga saat ini, dari total kluster isu yang akan dibahas…

Pembentukan Kabupaten Kutai Pesisir kembali disuarakan Badan Presidium Pemekaran Kabupaten Kutai Pesisir dengan menggelar aksi di jalan poros Balikpapan-Samarinda.

Kementerian Keuangan tidak terburu-buru mengajukan revisi UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sampai pembahasan perubahan UU…

Pemekaran daerah harus dihentikan karena membebani keuangan negara dan tidak diikuti oleh desentralisasi fiskal dan perubahan pola belanja daerah.