Ridwan Kamil memastikan, Pemda Provinsi Jabar akan terus mengusulkan daerah yang dinilai perlu dimekarkan.

Saat ini di Kementerian Dalam Negeri terdapat 317 daerah yang mengajukan pemekaran DOB kepada pemerintah.

Hal itu disampaikan Wapres Ma'ruf Amin saat memimpin Rapat pertama Dewan Pengarah Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, Rabu (16/12/2020).

Wapres Ma'ruf Amin menyatakan pemerintah memutuskan melanjutkan moratorium pemekaran daerah baru karena dipengaruhi berbagai faktor.

Menurut Wapres, pertimbangan utama kebijakan moratorium pemekaran daerah juga didasarkan pada kemampuan keuangan negara yang belum memungkinkan.

Wapres Ma'ruf Amin menjelaskan keputusan moratorium pemekaran daerah diambil lantaran keuangan negara yang difokuskan untuk penanganan Covid-19.

Wacana pemekaran  daerah melalui pembentukan Provinsi Kapuas Raya dari Kalimantan Barat dinilai merupakan kepentingan daerah.

Pemerintah menegaskan hanya akan mempertimbangkan pemekaran terhadap wilayah Papua kendati telah ada moratorium yang meniadakan pemekaran.

Setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat, Kabupaten Boyolali memiliki 22 kecamatan hasil dari pemekaran dari yang semula 19 Kecamatan.

Komisi II sudah beberapa kali menerima audiensi seperti yang dilaksanakan tersebut di mana sebagian besarnya adalah dari perwakilan masyarakat Papua guna membicarakan masalah-masalah…

Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan lembaganya siap menindaklanjuti sesuai mekanisme perundangan yang berlaku.

Pemerintah menganut prinsip bahwa pemekaran wilayah dilakukan pembatasan atau moratorium sehingga dalam kurun 5 tahun mendatang tidak akan ada penambahan daerah administratif…

Pemprov Sumatra Selatan mencatat sebanyak 76 desa di provinsi itu mengajukan pemekaran sepanjang tahun ini.

Sebetulnya pemekaran wilayah di seluruh Indonesia sedang dalam moratorium atau penangguhan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya usulan pemekaran, baik provinsi maupun kabupaten/kota…

Wacana pemekaran wilayah di Kota Semarang ditanggapi langsung oleh Ketua DPRD Semarang Kadarlusman.