Perlindungan asuransi barang milik negara (BMN) saat ini belum menyeluruh. Padahal, Indonesia adalah negara dengan potensi tinggi bencana alam.

Total barang milik negara yang dapat diasuransikan mencapai Rp200 triliun, tetapi yang sudah terproteksi baru Rp68,5 triliun.

Sejak asuransi barang milik negara dibentuk, konsorsium menerima premi Rp400 miliar dan membayarkan klaim lebih dari Rp101 miliar.

Sri Mulyani mengatur penggunaan bersama atau peminjaman milik daerah apabila aset negara tersedia tidak cukup untuk kantor kementerian/lembaga baru.

Pengamanan aset dimaksud untuk membantu PLN dalam menjaga kepemilikan lahannya.

Pemprov Jatim memiliki aset tanah 4.667 bidang. Dari total aset tersebut, sebanyak 3.599 bidang telah bersertifikat dan 1.068 belum bersertifikat.

Berbagai upaya dilakukan Satgas BLBI, mulai dari pemanggilan obligor/debitur, pemasangan plang atas aset properti, hingga penyitaan aset jaminan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan aset pemerintah mencapai Rp13.072,8 triliun jelang berakhirnya kepemimpinan Presiden Jokowi.

Penyelematan aset tersebut berasal dari tindak lanjut pemerintah atas rekomendasi BPK sepanjang 2005 hingga 2023.

Aset-aset yang dilakukan lelang serentak berasal dari lelang eksekusi yang merupakan hasil penyitaan aset penunggak pajak.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan perusahaan milik konglomerat Pontjo Sutowo, PT Indobuildco.

Satgas BLBI kembali melakukan penyitaan serta penguasaan fisik barang jaminan terkait debitur/obligor eks BLBI senilai Rp257 miliar.

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengungkap nasib aset negara di DKI Jakarta usai ibu kota ke IKN.

Pemkot Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya mencatat ada penambahan aset dari fasum.

Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyebut aset milik Pemko Medan senilai Rp363,7 miliar berhasil diselamatkan sejak 2021-2023.

Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan Rp11.000 triliun aset negara yang belum dioptimalkan secara maksimal.