Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya untuk mencegah merebaknya pungli dalam…
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo mengaku siap jika suatu saat dirinya diperiksa oleh penyidik KPK terkait kasus korupsi pengadaan KTP elektronik.
KPK menduga negara mengalami kerugian hingga Rp2 triliun akibat dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara…
Ombudsman RI meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberikan kepastian layanan perolehan e-KTP. Permintaan itu disampaikan menyusul munculnya keresahan masyarakat…
Tiga daerah di Depok dan Bogor membutuhkan 210.000 blanko e-KTP hingga akhir tahun menyusul sejak Juni lalu ketersediaan blanko dari pemerintah pusat menipis.
Badan Intelijen Negara (BIN) menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk memanfaatkan nomor induk kependudukan, dan data kependudukan dari kartu tanda penduduk elektronik…
Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Edison Sianturi menyatakan pihaknya akan segera mengedarkan blangko isian data penduduk yang belum mempunyai e-KTP di Jakarta untuk keperluan…
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginstruksikan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP dihentikan sementara hingga Januari 2015 untuk evaluasi…
BISNIS.COM, JAKARTA - Mendagri Gamawan Fauzi sebenarnya sudah mengeluarkan surat edaran sejak 11 April 2013, yang melarang e-KTP distaples, dilaminating dan difotokopi, menyusul…