Siap-siap, jika Anda belum padankan KTP dan NPWP bisa kena sanksi ini

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membenahi administrasi kependudukan di antaranya membatasi 1 alamat rumah maksimal dihuni oleh 3 kepala keluarga (KK).

Berikut ini syarat dan cara membuat Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui ponsel.

PeduliLindungi bisa dibuka oleh siapapun di Google sehingga potensi NIK terbuka cukup besar.

Pemprov Sumatra Selatan menyatakan blangko kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP di provinsi itu dalam kondisi terbatas sejak Agustus 2019.

Koordinasi dilakukan setelah pihak kepolisian mengutarakan niat untuk bekerjasama dengan Ditjen Dukcapil dalam membongkar kasus ini.

Bisnis, JAKARTA — Perbankan konvensional dan syariah mulai kembali memperluas pemanfaatan data kependudukan berupa nomor induk kependudukan dan kartu tanda penduduk (KTP)…

Dua hari menjelang pencoblosan, warga Kabupaten Manokwari masih terus mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Alasannya, untuk mengurus kartu…

Bisnis.com, JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani memastikan tudingan Setya Novanto, terdakwa kasus dugaan korupsi kartu…

Adanya aliran dana korupsi yang ke Partai Golkar terbukti setelah Setya Novanto mengembalikan yang Rp5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam sidang lanjutan korupsi…

Penyidik Polda Metro Jaya melimpahkan tahap pertama berkas berita acara pemeriksaan (BAP) kecelakaan lalu lintas kendaraan yang ditumpangi mantan Ketua Umum Partai Golkar…

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi rumah Ketua DPR Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII pada Rabu malam (15/11/2017).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan mengajukan banding terkait putusan pengadilan atas kasus korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Tersangka korupsi pengadaan KTP elektronik Andi Agustinus alias Andi Narogong bakal menjalani persidangan dalam waktu dekat.

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk…

Berkas penyidikan Miryam S. Haryani telah dinyatakan lengkap dan segera dilimpahkan ke pengadilan.