Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya meningkatkan transaksi dan perkembangan Bursa Karbon di Indonesia supaya mengalam pertumbuhan penggunanya.

Layanan sistem informasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada masyarakat dan industri jasa keuangan telah berangsur normal.

Polemik soal pungutan di industri keuangan kembali menyeruak setelah Bank Indonesia menilai iuran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibebankan kepada kalangan industri keuangan…

Upaya pengajuan revisi pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan masih belum membuahkan hasil. Pelaku jasa keuangan dan pasar modal diperkirakan membayar iuran dengan tarif lama

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan usulan pagu indikatif Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2015 kepada Menteri Keuangan sebesar Rp3,58 triliun, meningkat 48% dibandingkan…

Terkait dengan pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap industri jasa keuangan, PT Asuransi Sinar Mas (ASM) harus menyetor Rp1,7 miliar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan tata cara penagihan sanksi administrative berupa denda di sektor jasa keuangan. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan…

Sektor perbankan diperkirakan bakal menyumbang 65% dari total pungutan yang ditarik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari sektor jasa keuangan tahun ini.

Pasar modal, perbankan, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) seperti asuransi dan perusahaan pembiayaan ditarik pungutan OJK dengan besaran yang berbeda-beda. Berikut daftar…

Kalangan bankir berharap agar pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa disesuaikan dengan kondisi bank yang dipungut, agar pungutan tersebut tidak semakin memberat bank…

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan peraturan tambahan terkait penyesuaian kewajiban pembayaran pungutan hingga 0%.

Sejumlah perbankan mengaku pasrah untuk membayar iuran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai 1 Maret 2014.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menarik pungutan mulai 1 Maret 2014. Dana yang didapat akan digunakan untuk membiayai sebagian operasional OJK pada 2015.

Kalangan bankir mulai mengeluhkan besaran pungutan yang akan dikenakan ke industri perbankan melalui Peraturan Pemerintah (PP) dengan nilai 0,03%-0,045% dari nilai aset.

Kalangan bankir mulai mengeluhkan besaran pungutan yang akan dikenakan ke industri perbankan melalui Peraturan Pemerintah (PP) dengan nilai 0,03%-0,045% dari nilai aset.