TKN Prabowo-Gibran mempersiapkan dua tim yang beranggotakan 45 advokat pimpinan Otto Hasibuan serta Yusril Ihza Mahendra guna hadapi sengketa Pemilu 2024 di MK.

Kepala BKSPDM Majalengka Irfan Nur Alam menunjuk Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa hukum dalam kasus korupsi pasar Sindangkasih Cigasong.

Yusril Ihza Mahendra meyakini capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar akan mengajukan gugatan sengketa pemilu 2024.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyebut penyelesaian sengket Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 seharusnya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK).

TPN Ganjar-Mahfud siap membuktikan kecurangan Pilpres 2024 terjadi. Tim khusus pun telah disiapkan untuk itu.

TKN Prabowo-Gibran menyiapkan 14 orang advokat yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra untuk melawan berbagai gugatan Pemilu 2024.

Polda Metro Jaya merespons usulan Yusril yakni penghentian penyidikan kasus eks Ketua KPK Firli Bahuri

Yusril Ihza Mahendra mengaku telah berkomunikasi dengan Firli Bahuri sebelum Firli mengundurkan diri dari kursi Ketua KPK.

Yusril menekankan bahwa foto antara Firli Bahuri dan Syahrul Yasin Limpo tidak bisa dijadikan alat bukti pemerasan.

Yusril menyarankan penghentian perkara dugaan pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan) RI yang melibatkan mantan Kedua KPK Firli Bahuri.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menjadi saksi meringankan untuk mantan Ketua KPK Firli Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan di Kementan RI.

Polda Metro Jaya bakal melakukan pemeriksaan terhadap pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra soal kasus dugaan pemerasan mantan Ketua KPK Firli Bahuri

Yusril Ihza Mahendra menegaskan Bawaslu Jakarta Pusat tidak berwenang menilai ada atau tidaknya unsur pelanggaran aturan di luar penyelenggaraan Pemilu.

Polisi segera memanggil pakar hukum Romli Atmasasmita dan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra terkait dengan kasus dugaan pemerasan Firli Bahuri.

Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pencalonan Gibran sebagai pendamping Prabowo dalam Pilpres 2024 tidak melanggar norma etik hukum