PT LKM Artha Desa Kabupaten Malang merupakan LKM pertama di Indonesia yang dimiliki oleh konsorsium.

Penghimpunan premi asuransi di wilayah kerja OJK Malang mengalami koreksi per triwulan I/2024.

Meski mendapat guyuran insentif likuiditas dari Bank Indonesia , tantangan likuiditas bank belum tentu serta-merta berakhir.

Koperasi Pundi Mataram Pati dikenakan sanksi pencabutan izin usaha oleh OJK. Pengurus koperasi pun harus melakukan pembubaran dan likuidasi.

SEMARANGKendati memiliki jumlah terbanyak di Indonesia, pertumbuhan bisnis dari lembaga keuangan mikro (LKM) di Jawa Tengah (Jateng) masih belum optimal, lantaran masih terbatasnya…

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka peluang program inklusi lembaga keuangan syariah mikro diimplementasikan di luar lingkup pesantren.

JAKARTAOtoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menyesuaikan jumlah batas maksimum pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada setiap nasabah Lembaga Keuangan Mikro.n

JAKARTA Kendati jumlahnya terus bertambah, pertumbuhan lembaga keuangan mikro atau LKM yang memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan melambat sepanjang 2017.

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan belum satupun Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mengurus izin di Sumatra Barat, padahal LKM sudah harus mengantongi izin tahun ini.

Ketentuan lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi untuk tetap mengurus perizinannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Peraturan OJK No.61/POJK.05/2015 tidak…

Otoritas Jasa Keuangan belum dapat meyakin kan pelaku usaha perkoperasian untuk menjadi badan hukum dalam wadah lembaga keuangan mikro (LKM). Sejauh ini masih banyak koperasi…

Otoritas Jasa Keuangan menilai minimnya jumlah lembaga keuangan mikro atau LKM yang berbadan hukum lantaran khawatir jadi sasaran pajak dan belum siap keterbukaan laporan.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dinilai sangat potensial menjadi mitra bagi perbankan di Tanah Air karena berbagai kemampuan adaptif yang dimilikinya.

Dibutuhkan waktu yang tidak singkat untuk dapat menata kembali industri keuangan mikro yang selama ini belum diregulasi agar dapat sejajar dengan industri jasa keuangan lainnya.

Dari total sekitar 10.000 lembaga keuangan mikro (LKM), baru terdapaftar 15 unit sampai saat ini.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur mengimbau agar masyarakat memercayakan jasa keuangannya pada lembaga keuangan mikro resmi.