Grab Indonesia merespons rencana pemerintah menerapkan jalan berbayar atau ERP di Jakarta.

Komunitas ojol menolak penerapan ERP atau jalan berbayar karena dinilainya tak akan mengurai kemacetan dan justru semakin menciptakan kesenjangan sosial.

Sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) dinilai bukan metode satu-satunya yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah kemacetan di Ibu Kota.

Beberapa negara seperti Singapura dan Swedia tercatat telah memberlakukan kebijakan jalan berbayar elektronik atau ERP seperti yang akan diterapkan di Jakarta.

Setiap kebijakan yang diterapkan harus memiliki sisi humanis dan kerakyatan.

Pengamat menilai penolak electronic road pricing (ERP) adalah nasyarakat yang sudah terlalu nyaman menggunakan kendaraan pribadi.

Pemberlakuan jalan berbayar atau ERP untuk motor akan merugikan pihak pengemudi ojek online.

Setidaknya ada 3 institusi yang disebut bakal mengelola ERP. Yakni, Pemprov DKI Jakarta, Kepolisian, atau pihak ketiga.

Rencana Pemprov DKI Jakarta menerapkan jalan berbayar atau ERP membuat penggunanya mulai dari ojek online, taksi online, hingga taksi harap-harap cemas.

ERP dinilai akan menjadi salah satu cara untuk mengendalikan lalu lintas di Jakarta setelah sistem sebelumnya seperti 3 in 1 dan ganjil genap kurang efektif

Dirut Blue Bird mendukung penerapan jalan berbayar atau ERP di Jakarta dan akan menyesuaikan tarif layanan sesuai dengan biaya yang diatur.

ERP di Jakarta berpotensi meraup dana lebih dari Rp30 miliar per hari apabila resmi diterapkan.

Komisi b DPRD DKI menyatakan rencana penerapan ERP saat ini telah measuk ke pembahasan pasal di Bapemperda.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai penerapan jalan berbayar atau ERP di Jakarta sebaiknya tidak buru-buru.

Koordinasi terkait jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) terus dilakukan bersama Pemprov DKI Jakarta dengan Polda Metro Jaya.