Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tengah melakukan kajian rencana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing alias ERP.

Kebijakan jalan berbayar elektronik diprediksi akan membuat biaya perjalanan bertambah 50 persen—70 persen.

Dishub saat ini tengah menunggu jadwal Bapemperda terkait dengan rapat pengembalian rencana kebijakan ERP kepada Pemprov DKI. 

Asosiasi Ojol berencana kembali menggelar aksi demo menolak penerapan sistem ERP di Jakarta.

Pakar khawatir ada persepsi publik yang menganggap dengan adanya ERP, masyarakat dipaksa membayar dan tidak ada pilihan ketika hendak melalui jalan tertentu.

Komisi B DPRD DKI akan kembali memanggil Dishub untuk memperjelas Raperda terkait ERP

Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan akan berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta perihal rencana penerapan ERP.

Rencana penerapan ERP di Jakarta berjalan tidak mulus. Banyak pihak menolak rencana yang digagas sejak era Sutiyoso untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota.

Serikat driver ojek online (ojol) menolak rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau ERP.

Asosiasi pengemudi atau driver ojek online berharap rencana jalan berbayar atau ERP dibatalkan saja.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, nasib raperda ERP menunggu keputusan DPRD DKI.

PDIP mengatakan tidak tepat untuk menerapkan ERP di Jakarta saat ini. Berikut alasannya.

Kadishub DKI Jakarta berjanji mencabut raperda jalan berbayar atau ERP yang saat ini dibahas di DPRD DKI Jakarta.

Persatuan ojek online (ojol) kembali menggelar demo menolak ERP dan menuntut Kadis Perhubungan DKI Jakarta dicopot.

Proses penerapan electronic road pricing (ERP) membutuhkan waktu panjang dan masukan dari masyarakat.

Komisi B DPRD DKI Jakarta akan segera memanggil pihak-pihak untuk menuntaskan permasalahan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di DKI Jakarta.