Presiden Joko Widodo mengharuskan seluruh proses pengadaan proyek pemerintah selesai pada akhir Maret 2015.

Pemerintah akan menelaah ulang aturan-aturan terkait pengadaan barang dan jasa sehingga lebih sederhana, namun tetap memenuhi asas pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Muhammad Akbar meminta agar jajaran staf-nya berhati-hati dalam melakukan pengadaan barang dan jasa.

Dari 5.223 dokumen surat pengajuan lelang (SPL) yang masuk di ULP, baru508 paket kegiatan yang telah selesai dilelang dan memasuki tahap penandatanganan kontrak kerja sama…

Kota Bekasi melelang 190 paket proyek pengadaan barang dan jasa secara elektronik sampai Juni 2014.

Mendesaknya masa tenggat pengadaan barang dan jasa dikhawatirkan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sukarmi dapat menambah peluang tingginya penyimpangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengganti ketentuan mengenai suretyship dengan merilis surat S.127/NB.2/2014 perihal Pencantuman Klausula Tidak Menjamin Kerugian yang Disebabkan…

Pemprov DKI menargetkan pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) khusus lelang pengadaan barang dan jasa akan terealisasi pada bulan depan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai sistem lelang elektronik (e-Procurement) masih menyisakan sejumlah celah korupsi pada pengadaan barang/jasa.

Kementerian Keuangan melalui kelompok kerja unit layanan pengadaan IV melelang pengadaan sewa komunikasi data internet Kementerian Keuangan 2014 senilai Rp19,72 miliar dengan…

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan pada 2012-2013 dari 2,5 juta penyedia barang/jasa hanya 250 penyedia yang mengikuti proses lelang di LKPP.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyebutkan realisasi pengadaan barang/jasa melalui lelang elektronik (e-Procurement) mencapai Rp224 triliun sepanjang…

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan sistem pengadaan secara elektronik versi 4, guna meningkatkan kemudahan dan akuntanbilitas proses pengadaan

Kontrak pelaksanaan pekerjaan tahun jamak di atas Rp10 miliar nantinya tidak memerlukan lagi persetujuan Menteri Keuangan guna menyederhanakan prosedur penganggaran.

Bisnis.com, NUSA DUA, BALI – Indonesia berseberangan sikap dengan Amerika Serikat yang menganggap kebijakan kandungan lokal dalam pengadaan barang dan jasa berbahaya bagi…