Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membuka jalinan kerjasama dengan perdagangan elektronik (e-commerce) untuk mendapatkan harga barang yang wajar

Pada dua tahun terakhir masih ada 70% paket pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah belum transparan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatatkan…

Asosiasi Pengacara Pengadaan Barang/Jasa menyatakan sektor pengadaan barang dan jasa menjadi kegiatan yang menakutkan akibat paradigma hukum penegak hukum yang bertentangan…

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tidak menargetkan 100% pemerintah dapat melakukan lelang paket pengadaan pemerintah melalui Layanan Pengadaan Secara…

LKPP dan MCA-Indonesia meluncurkan Forum Perempuan Pelaksana Pengadaan Pemerintah Indonesia (FP4I). Forum tersebut bertujuan meningkatkan integritas dan profesionalisme para…

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan, kualitas barang dan jasa menjadi tolak ukur kesuksesan Layanan Pengadaan Secara Elektronik…

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Agus Prabowo mengatakan terhitung hingga 2015 sudah ada 631 unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan berhasil…

Inefisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) berpotensi mencapai Rp160 triliun terkait dengan tidak adanya sistem pengawasan terhadap dugaan korupsi tersebut

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) hari ini (3/7/2015) mendapatkan komandan baru.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat sebanyak 70% paket pengadaan pemerintah belum diumumkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) memberikan efisiensi anggaran sebesar 17,52% sejak 2009 bagi Kota Tangerang dari total anggaran pengadaan barang dan jasa yang…

Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara berencana mendalami proyek pengadaan badang dan jasa yang dinilai rawan diselewengkan.

Provinsi Sulawesi Utara meresmikan penandatanganan kontrak 72 paket lelang pengadaan barang dan jasa senilai Rp260,18 miliar.

Pemerintah akan menggandeng Badan Intelejen Negara (BIN), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan Agung untuk mengawasi pengadaan barang dan jasa.

Kadin DKI Jakarta meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi keberadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa lantaran keberadaannya justru…