Penerapan Permenaker No. 5/2023 dinilai memiliki celah merugikan buruh, terutama karena basis perhitungant dinilai tidak jelas.

Pemerintah menerbitkan Permenaker Nomor 5/2023 yang intinya membolehkan pengusaha industri tertentu untuk memangkas upah dan jam kerja buruh.

KSPImenolak keras Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.5/2023 dan akan mengambil langkah hukum hingga aksi grebek kantor Menteri Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Dianggap Salahi Undang-Undang, Menteri Ketenagakerjaan Pede Jalankan Perubahan Aturan JHT

BPJS Ketenagakerjaan baru dapat memberikan beasiswa setelah Permenaker yang diamanatkan PP 82/2019 terbit.

Per 1 November, seluruh Gubernur harus sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014. Berlaku 1 Januari 2014, UMK Lebih Besar dari UMP, UMSP Tidak Boleh Lebih Rendah…

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih mengatakan lemahnya regulasi dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans)…

BISNIS.COM, JAKARTA--Momentum peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei dipergunakan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) untuk mendesak penghapusan sistem bekerja…