Pelaku usaha dan buruh menaruh harapan tinggi terhadap permenaker yang mengatur masalah pengupahan

Koordinator Advokasi BPJS Watch buka suara usai Jaringan Komunitas Untuk BPJS Ketenagakerjaan (JKU-BPJS TK) meminta Permenaker No.5/2021.

Pekerja kemitraan di luar hubungan kerja berbasis aplikasi bukan dikategorikan sebagai pekerja, sehingga tidak tepat diatur dalam Permenaker.

Penerapan Permenaker No. 5/2023 dinilai memiliki celah merugikan buruh, terutama karena basis perhitungant dinilai tidak jelas.

KSPImenolak keras Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.5/2023 dan akan mengambil langkah hukum hingga aksi grebek kantor Menteri Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Dianggap Salahi Undang-Undang, Menteri Ketenagakerjaan Pede Jalankan Perubahan Aturan JHT

Teknis pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 15/2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat JKP.

BPJS Ketenagakerjaan baru dapat memberikan beasiswa setelah Permenaker yang diamanatkan PP 82/2019 terbit.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih mengatakan lemahnya regulasi dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans)…

BISNIS.COM, JAKARTA--Momentum peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei dipergunakan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) untuk mendesak penghapusan sistem bekerja…