Dasar hukum pemberian dana Otsus bagi Papua bakal habis berlaku pada 2021. Pemerintah berencana memperpanjang. Namun, dengan beberapa perubahan, agar pemakaian dana bertanggung…
Pemerintah akan mengajukan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua kepada Komisi II DPR RI agar dimasukan dalam program legislasi nasional. Revisi ini memungkinkan penambahan…
Para penggugat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membolehkan partai politik lokal eksis di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Dewan Adat Papua (DAP) meminta agar pemerintah pusat lebih bertanggung jawab soal pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai tidak berjalan maksimal.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan Badan Pemeriksaan Keuangan harus mengaudit dana Otonomi Khusus Papua setelah kasus gizi buruk dan wabah campak merebak di wilayah…
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai regulasi pelaksana atas Otonomi Khusus (Otsus) Papua.