Jusuf Kalla alias JK menyarankan kepada Prabowo-Gibran untuk menyelesaikan konflik bersenjata di Papua lewat pemberantasan korupsi.

Puluhan kampung itu pada 2023 sudah mendapatkan surat peringatan untuk mengembalikan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta penundaan pencairan.

Pemerintah mendengarkan aspirasi yang disampaikan MRP.

RPP Otsus disebtu perlu mencantumkan secara jelas dan tegas agar Orang Asli Papua (OAP) tidak termarginalkan dari lapangan pekerjaan di negerinya sendiri.

DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang…

Otonomi khusus Papua akan ditentukan dalam sidang paripurna yang akan digelar DPR pada siang ini.

Rapat Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus (Otsus) Papua memutuskan membentuk panitia kerja (Panja) guna membahas tiga pasal perubahan UU No. 21/2001.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke kediaman pribadinya pada Kamis (17/6/2021). Ada apa?

Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Pansus Otsus Papua bersama DPR pada Kamis (17/6/2021).

Program otonomi Khusus yang telah berjalan selama 20 tahun dan menghabiskan dana triliunan rupiah memang telah menghasilkan kemajuan. Namun, masih terhambat oleh faktor ini...

Hal itu diungkapkan Anggota Pansus Otsus Papua DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja Panja Otsus Papua DPR RI dengan Ketua Komnas HAM di Gedung DPR RI, Selasa (8/6/2021).

Permasalahan HAM di Papua membutuhkan komitmen bersama, sehingga tidak hanya tertulis di atas kertas tetapi juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dana yang telah disalurkan untuk otsus Papua 2002-2021 mencapai Rp138,65 triliun. Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan anggaran Rp953 triliun.

Untuk mendapatkan pencairan dana otonomi khusus, Kementerian Keuangan membutuhkan permintaan salur yang dilampirkan dengan dokumen syarat salur dari gubernur.

Hubungan Papua dengan NKRI sudah bersifat final. Tidak bisa diganggu gugat, dan akan dipertahankan dengan segala biaya yang diperlukan.

Berdasarkan hasil rapat terakhir dengan Wapres soal Papua, Wapres meminta agar anggaran bagi program pemekaran di Papua dikonsolidasi dari setiap kementerian.