Thomas Hadinata begitu bersemangat menceritakan keberhasilan PT Food Station Tjipinang Jaya mengelola beras untuk konsumsi masyarakat Jakarta di hadapan Tim Pengendali Inflasi…

Belum lama ini di sebuah sesi diskusi, muncul sebuah gagasan untuk mengembalikan kejayaan ekonomi Indonesia dengan mengusung konsep Indonesia Raya Incorporated (IRI). Konsep…

Asosiasi Petani Garam Seluruh Indonesia (Apgasi) Jawa Barat meminta pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki sumber daya alam (laut) agar membentuk sebuah lembaga usaha (BUMD)…

Pemerintah Provinsi Riau selaku pemilik saham Badan Udaha Milik Daerah akan merevitalisasi 7 BUMD karena belum mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan kesejahteraan…

Badan Pemeriksa Keuangan meminta badan usaha milik daerah proaktif menyertakan laporan keuangan agar bersifat transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan.

Pemerintah Provinsi Sumatra Utara diminta terus meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).

Kinerja badan usaha milik daerah di beberapa wilayah masih belum maksimal dalam menyumbangkan pendapatan asli daerah sepanjang tahun ini.

Niat Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggarap bisnis hilir minyak dan gas lewat BUMD PT Migas Hilir Jabar dipastikan tertunda.

Pemprov Riau meminta badan usaha milik daerahnya untuk mengkaji ulang dan membenahi rencana bisnis.

Pemerintah akhirnya mengeluarkan beleid perubahan ketiga tentang penyelenggaraan jasa kontruksi untuk mempercepat pelaksanaan proyek strategis nasional, khususnya yang dilakukan…

Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membidik wilayah kerja minyak bumi blok tuban dengan menunjuk BUMD Riau PT Sarana Pembangunan Riau sebagai pengelola.

Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang memiliki saham mayoritas dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi diharapkan bisa menalangi nominal saham yang akan dikuasai…

Pemerintah Provinsi Riau meminta PT Pertamina Gas (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara tbk untuk menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembangunan pipa gas…

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi DKI Jakarta mengakui sedang menunggu persetujuan Badan Anggaran DPRD DKI untuk memberikan izin kepada salah satu…

PAM Jaya, badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta tahun ini mengajukan izin untuk tidak menyetorkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp22,8 miliar kepada…