PT Jasa Medivest kini menunggu terbitnya Surat Kelayakan Operasional dari Kementerian LHK, untuk segera mampu mengolah limbah B3 industri di Jabar.

Sertifikat apresiasi untuk BUMD Aneka Usaha dengan GCG Terbaik Tahun 2023 diperoleh PT MUJ, PT Jasa Sarana dan Jaswita.

Menurut Bey, pemahaman terkait tata kelola ini harus diluruskan, mengingat hal tersebut bukanlah aturan tertulis yang dijalankan sesuai alur SOP.

PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) menggandeng dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) membentuk perusahaan patungan dalam rangka pengembangan tambang nikel di Sumsel.

Bank Banten (BEKS) tengah menyiapkan serangkaian strategi untuk keluar dari papan pemantauan khusus Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pemkab Sumedang menggelar seleksi terbuka untuk mengisi jabatan Dewan Komisaris dan Direktur Operasional PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Pemprov Sumsel tengah menyoroti kinerja BUMD yang terindikasi tidak menghasilkan keuntungan dalam rangka mendukung perekonomian wilayah tersebut.

Loading limbah B3 di fasyankes dan jumlah fasyankes di Jawa Barat yang terus bertambah menjadi peluang segar bagi bisnis ini.

Pemprov DKI Jakarta kembali meraih opini WTP dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2023 yang dilakukan oleh BPK

Setelah diakumulasikan pendapatan BUMD pada 2023 mencapai sekitar Rp6 miliar dan diharapkan pendapatan tersebut mampu ditingkatkan pada tahun ini.

Kementerian BUMN yang dinahkodai Erick Thohir menetapkan Fauzi Baadilla sebagai komisaris baru PT Pos Indonesia (Persero).

Kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan BUMD PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dari operasionalisasi Blok Migas Langgak periode 2010-2015 naik penyidikan

Wisata bianglala berada di Kampung Pensiunan Kabupaten Bogor. Pembangunan berada di atas lahan seluas 16 hektare milik PT PTPN bekerja sama dengan PT Jaswita.

ADHI bersiap menghadapi kondisi pergeseran program prioritas pemerintah yang tecermin dalam anggaran infrastruktur pada 2025.

KPK mengajukan cegah ke luar negeri untuk seorang WNA dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lahan BUMD DKI Jakarta Perumda Pembangunan Sarana Jaya di Rorotan

KPK menyebut kerugian negara dalam kasus pengadaan lahan BUMD PT Perumda Pembangunan Sarana Jaya di Rorotan mencapai sekitar Rp400 miliar.