Partai Buruh menyoroti nasib ribuan karyawan Sritex yang bakal terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) usai perusahaan dinyatakan pailit.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyayangkan tidak adanya representasi buruh pada kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Gelombang demo besar-besaran bakal dilakukan buruh seluruh Indonesia pada 24-31 Oktober 2024 untuk menuntut kenaikan UMP 2025 dan pencabutan UU Ciptaker.

Partai Buruh memutuskan untuk mendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini 6 harapan yang diminta buruh ke Prabowo.

KSPI dan Partai Buruh akan mengadakan aksi serempak di seluruh Indonesia pada Senin (8/7/2024) menolak UU Ciptaker

KSPI menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan penghapusan upah murah dalam aksi demo Hari Buruh atau May Day 2024 pada hari ini, Rabu (1/5/2024).

Berikut profil Said Iqbal, Presiden Partai Buruh yang kini namanya menjadi trending topik di Twitter pada Selasa, 2 Mei 2023.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengumbar janji politik saat Perayaan May Day Fiesta pada Senin (1/5/2023).

Regulasi ini ditolak karena membolehkan perusahaan padat karya tertentu orientasi ekspor membayar upah 75 persen.

Presiden KSPI Said Iqbal bersama Partai Buruh menggeruduk kantor DJP Kemenkeu dan menuntut pencopotan Dirjen Pajak.

Partai Buruh bersama serikat buruh akan melakukan 4 langkah perjuangan menolak UU Cipta Kerja yang akan dilakukan oleh puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia.

Partai Buruh menilai Perppu Cipta Kerja mengancam kesejahteraan petani, mulai dari mudahnya penguasaan lahan oleh koporat hingga kemudahan impor pangan.

Heru menegaskan bahwa UMP DKI Jakarta 2023 sudah ditetapkan sebesar Rp4.901.798 atau naik 5,6 persen dan tak berencana merevisinya.

KSPI kecam kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,6 persen dan menuntut direvisi menjadi10,55 persen.

Peluang agar kenaikan UMP hingga 10 persen terbuka lebar. Namun, hal itu tergantung prasyarat khusus masing-masing daerah.

Tuntutan buruh antara lain kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen. Selain itu mereka menolak adanya gelombang PHK.