Pelindo Daya Sejahtera (PDS) berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan program “HI Mengajar”

Gugatan perselisihan PHK itu telah dikirimkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang tertanggal 12 Agustus 2024.

Australia akan melarang para bos untuk menghubungi pekerja atau karyawannya, setelah jam kerja selesai.

Pemerintah harus melakukan sosialisasi harus memberikan pemahaman mengenai aturan yang berlaku sehingga tidak muncul kebingungan dan multiinterpretasi kebijakan yang bisa…

Bisnis, JAKARTA — Tertutupnya upaya peninjauan kembali suatu putusan hubungan industrial digugat di Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.n

Pengadilan hubungan industrial bertugas dan berwenang memerika dan memutus di tingkat pertama perselisihan hak, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan,…

Bisnis, JAKARTA — Sebuah badan hukum swasta, PT Hollit International mengajukan permohonan uji materi Pasal 56 Undang-Undang No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan…

Serikat Pekerja PT Pelni (Persero) menunggu respons manajemen perusahaan atas aspirasi kenaikan upah. Jika tuntutan itu tidak dihiraukan, mogok kerja akan digelar.

JAKARTA — Peningkatan kompetensi para pekerja dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi konflik industrial antara pekerja dan perusahaan.

Sejumlah pihak menilai iklim industrial antara pemerintah, pengusaha dan karyawan di Jawa Tengah dinilai masih relatif lebih baik dibandingkan daerah lain.

Komisi Yudisial (KY) kembali menyeleksi calon hakim ad hoc hubungan industrial Mahkamah Agung. Setidaknya, sekitar lima orang calon hakim ad hoc tersebut menjalani seleksi…

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV mendapat sambutan dari berbagai pihak. Namun demikian, pemerintah dinilai masih perlu memastikan kejelasan dari pasal-pasal yang dikeluarkan…

Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri mengatakan penguatan pola kemitraan antara pengusaha dan pekerja dibutuhkan dalam menghadapi pelambatan ekonomi global dan nasional.

Dewan Perwakilan Rakyat mendukung penuh upaya kalangan pekerja yang meminta dilakukannya revisi terhadap UU No.2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial…

Pengamat tenaga kerja Payaman Simanjuntak menilai upah minimum provinsi (UMP) bukanlah kunci dari terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.