Kalangan pengusaha rokok di Jawa Timur meminta pemerintah untuk menelaah lebih dalam terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).

Dalam proses penggodokan UU Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan adalah salah satu yang paling membutuhkan pembahasan alot dan lama. Setelah sekian lama ditunggu, akhirnya…

RPP Pengupahan dianggap belum menyoroti masalah upah di bawah standar yang masih jamak ditemui.

Berdasarkan situs resmi serap aspirasi di https://uu-ciptakerja.go.id/ sudah ada 35 draf telah rampung yang terdiri atas 30 rancangan peraturan pemerintah (PP) dan 5 rancangan…

44 aturan itu terdiri dari 40 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah menyiapkan aplikasi terkait dengan proses perizinan namun berbasis risiko, yaitu online singe submission risk based approach…

Seluruh RPP dan RPerpres ditargetkan bisa selesai pada akhir November atau awal Desember 2020 dan sudah bisa diakses mayarakat melalui Portal UU Cipta Kerja.

Pertama, mengenai perizinan tata ruang. Sesuai amanat UUCK, guna memberikan kepastian hukum maka perizinan investasi nantinya cukup hanya dengan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan…

Kantor wakil presiden akan mengawal Peraturan Menteri Agama (PMA) terkait Jaminan Produk Halal tetap ramah dunia usaha. 

Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso memastikan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal (RPP JPH) telah diparaf oleh menteri-menteri…

Sejumlah ketentuan dalam rancangan peraturan pemerintah atau RPP yang akan mengatur pengenaan pajak penghasilan tertentu berupa harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan…

Lintas kementerian dan lembaga duduk bersama membahas harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Cadangan Penyangga Energi, setelah pada pleno, 18 Januari 2017, substantif…

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

Pemerintah menetapkan 80 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai rancangan prioritas yang harus diselesaikan tahun ini.

Tujuh regulasi pendukung beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014 tinggal menunggu pembahasan harmonisasi kaidah hukum antarkementerian.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Chazali H. Situmorang meyakini peraturan pelaksana UU No.24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan terbit pada tahun ini.