Berikut ini daftar pekerjaan yang dapat menggunakan PKWT sesuai Perppu Cipta Kerja.

UU Ciptaker juga menjadi payung hukum untuk memberikan sanksi bagi pemberi kerja yang tidak membayar pesangon kepada para pekerjanya.

Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana pengusaha menyiapkan dana untuk memberikan kompensasi kepada pekerja PKWT yang hubungan kerjanya berakhir.

UU Ciptaker dinilai mengakomodasi perkembangan zaman, di mana Revolusi Industri 4.0 akan menghadirkan pekerjaan baru yang lahir seiring dengan kemajuan teknologi.

Apabila tujuan pemerintah adalah membuat aturan yang fleksibel bagi dunia usaha dan investasi, maka perlu dipastikan juga jaminan kerja serta upah minimum bagi para pekerja.

BISNIS.COM, JAKARTA-- Sekitar 3.000 tenaga kerja kontrak kantor pemerintahan dari tiga provinsi di Indonesia berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara Jakarta,…