Penyelesaian utang dana talangan senilai Rp2,2 triliun yang menjadi tanggung jawab Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya belum juga terselesaikan. 

Kemenkeu mengungkapkan saat ini urusan penagihan utang Lapindo telah dilimpahkan ke Panitia Piutang Urusan Negara (PUPN).

Kandungan sumber daya alam yang berada di dalam lumpur lapindo menjadi incaran dunia, nilainya fantastis karena jarang ditemukan.

Keadaan terkini Lumpur Lapindo di Sidoarjo menjadi viral di media sosial karena terlihat seperti lautan luas.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merinci tagihan kepada Lapindo terdiri dari pokok Rp773,38 miliar, bunga Rp163,95 miliar, dan denda Rp981,42 miliar.

PT Minarak Lapindo Jaya memiliki utang jangka panjang hingga Rp773,3 miliar. Jumlah ini belum termasuk bunga dan denda keterlambatan pengembalian.

Pemerintah masih mengupayakan proses penyelesaian secara tunai. Namun, tidak menutup kemungkinan juga untuk membuka opsi lain, seperti dengan penyerahan aset Lapindo.

Kemenkeu menyatakan Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya milik keluarga Bakrie tidak masuk ke dalam program keringanan utang yang diberikan pemerintah.

Total tunggakan PT Lapindo Brantas Inc dan Minarak Lapindo Jaya kepada pemerintah beserta bunga dan denda ternyata mencapai Rp1,76 triliun.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membantah pernyataan Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya atas keberadaan piutang…

Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya menyatakan bakal melunasi utangnya kepada pemerintah yang sebesar sekitar Rp773 miliar.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada Februari ini akan mengkaji lokasi pengeboran sumur baru Lapindo Brantas Inc dalam waktu tiga bulan untuk menganalisa tingkat…

Rencana Pengeboran Lapindo Terkendala Polemik Jarak Semburan Lumpur

PT Lapindo Brantas berencana melakukan pengeboran di dua sumur Tanggulangin, setelah semburan lumpur hasil pengeboran sebelumnya menenggelamkan ratusan rumah warga di Sidoarjo,…

Pemerintah memastikan tidak akan mengenakan pajak terhadap penyaluran dana talangan Rp827,1 miliar kepada PT Minarak Lapindo Jaya untuk melunasi pembelian lahan masyarakat…

Apabila telah mengantongi payung hukum dan direstui DPR, anggaran pembelian aset PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp781 miliar akan cair pada Maret 2015.