Massa buruh dari Aliansi Buruh Aceh mendesak Pemerintah Aceh memperketat mengawasi tenaga kerja asing yang selama ini terkesan bebas masuk dan bekerja di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan perlu ada sinergi antara kementerian dan lembaga untuk menangani tenaga kerja asing ilegal yang masuk ke Indonesia.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan persoalan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia secara ilegal tidak bisa dianggap remeh karena dapat mengganggu…
Pemerintah Provinsi Sumatra Utara mengajukan rancangan peraturan daerah tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, pada Senin (1/7) melalui sidang…
Indonesia menyumbang 45% jumlah orang asing yang bekerja secara ilegal di Taiwan, kebanyakan di antara mereka melarikan diri dari majikan yang mengontraknya.
Ahli kesehatan Luigi Gratton mengatakan sebanyak 85% pekerja di Asia-Pasifik terancam mengalami kelebihan berat badan (obesitas) sebagai akibat gaya hidup yang kurang gerak…
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly melakukan teleconference dengan Kepala Imigrasi seluruh Indonesia terkait pengawasan terhadap warga asing…
Pemerintah Kota Cimahi Jawa Barat belum bisa menarik retribusi terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) karena masih menunggu hasil evaluasi Peraturan Daerahnya oleh provinsi dan…
Tingkat kepesertaan tenaga kerja asing (TKA) dalam BPJS Ketenagakerjaan masih belum maksimal. Data BPJS Ketenagakerjaan per November lalu menunjukkan, hanya ada 14.252 TKA…
Kementerian Ketenagakerjaan mengklaim implementasi perizinan dan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) dan izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA)…
Kekhawatiran adanya ancaman keamanan dengan banyaknya tenaga kerja asing dari China masuk ke Indonesia dinilai berlebihan mengingat belum adanya indikasi ke arah ancaman…
Dalam waktu sekitar satu bulan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berhasil mencakup kepesertaan tenaga kerja asing sebanyak 9.259 orang.
Kementerian Ketenagakerjaan dinilai memperburuk hubungan industrial lantaran dalam Permenaker No. 16/2015 kementerian itu tidak mencantumkan kewajiban bahasa Indonesia untuk…