Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini tengah menggodok RUU PPSK. Sejauh ini rapat berjalan dengan lancar dan tidak ada deadlock dalam pembahasan regulasi tersebut.

Anggota DPR meminta Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun sistem irigasi di Kabupaten Merauke, Papua, guna mendukung program…

Dewan Perwakilan Rakyat mengendus keberadaan 120 perusahaan perkebunan kelapa sawit ilegal di Kalimantan Tengah yang merugikan negara dan masyarakat.

Parlemen meminta pemerintah untuk tidak ragu menghukum perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan seiring dengan pengesahan ratifikasi Perjanjian Paris.

Parlemen mendesak otoritas fiskal untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan akan memasukkan klausul terkait syarat kehalalan produk makanan impor dalam RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Parlemen mengusulkan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk menghapus klausul izin membakar lahan dalam UU No. 32/2009…

Petani tembakau hanya menerima 11% dari kue ekonomi rokok nasional. Adapun negara mendapatkan 52,7% lewat pajak dan cukai, lalu pabrik sebesar 13%, sisanya dinikmati para…

Dewan Perwakilan Rakyat memuji penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2016 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Anggota DPR mengkritik rencana Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mendatangkan orang asing sebagai rektor perguruan tinggi negeri.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah memperkuat balai-balai karantina di daerah sebagai salah satu benteng pertahanan negara.nn

Dewan Perwakilan Rakyat meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperbaiki kinerja serapan anggaran 2016.