Bali terus mengoptimalkan pendapatan daerah dari pungutan wisatawan asing (PWA) sejak diberikan wewenang menarik pungutan senilai Rp150.000 per wisman.

Pungutan wisatawan asing telah diberlakukan Pemprov Bali sejak 14 Februari 2024 sebesar Rp150.000 per orang.

Sebulan pertama terhitung sejak 14 Februari 2024 lalu rata-rata dalam sehari wisatawan yang membayar pungutan wisman di atas 5 ribu orang.

Pembayaran Pungutan Wisman itu di antaranya dapat dilakukan pada laman lovebali.baliprov.go.id sebelum tiba atau sebelum memasuki pintu kedatangan Pulau Dewata.

Mahasiswa dipunggut biaya sehingga mengakibatkan Unud menerima uang yang tidak sah atau pungli mencapai Rp4 miliar lebih.

SBMI mencatat sebanyak 26 Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terbukti melakukan biaya berlebih…

Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) menolak pungutan royalti kepada pelaku usaha yang berlisensi Izin Usaha Industri (IUI).

Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai pemerintah perlu menghapus pungutan-pungutan resmi di pelabuhan dan bandara yang menambah biaya logistik.

Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) mendesak Kemenhub menertiban prilaku perusahaan pelayaran asing lewat agennya di dalam negeri yang memungut biaya-biaya…

Hingga 15 April 2014, satu emiten dan satu perusahaan efek diketahui sudah resmi mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dikecualikan dari pembayaran…

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar transparan dalam pengelolaan anggaran, pascadimulainya pungutan OJK terhadap industri jasa…

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan total perolehan penerimaan dari pungutan tahun ini sesuai dengan PP No. 11/2014 tentang Pungutan oleh OJK mencapai Rp1,67 triliun.…

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan peraturan dan surat edaran sebelum 15 April 2014, untuk memperjelas tata cara pungutan otoritas itu yang tertuang dalam PP…

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai 1 Maret mendatang memungut sejumlah uang kepada perusahan yang bergerak di sektor jasa keuangan sesuai dengan PP No.11 Tahun 2014 tentang…

Perbankan syariah kembali mendapat angin segar dengan rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memangkas pungutan yang dibebankan kepada perbankan mulai tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan terus melakukan finalisasi rancangan peraturan pungutan kepada lembaga keuangan dengan besaran sekitar 0,03%--0,04% dari total…