Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti ungkap hak angket menjadi solusi dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Sejumlah Pakar Hukum Tata Negara menilai wacana 3 periode dan penundaan Pemilu harus dilawan karena bertentangan dengan konstitusi.

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riwanto, mengatakan penundaan Pemilu 2024 harus mempertimbangkan keinginan rakyat.

Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menilai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Harun Al-Rasyid merupakan seorang pakar hukum terkemuka yang sudah langka di…