Jokowi melantik Djan Faridz dan Gandi Sulistiyanto menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Senin (17/7/2023).

Djan dalam setiap kesempatan menegaskan dirinya siap membantu Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa memenangkan partai tersebut di Pemilu 2024.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Ketua Umum Djan Faridz menekankan telah menjalin koalisi permanen dengan PDI Perjuangan dalam Pilkada hingga Pilpres 2019.

Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz melaporkan acara silaturahim nasional (silatnas) yang digelar atas nama PPP dengan pelaksana tugas Ketua Umum Emron Pangkapi…

Presiden Joko Widodo hari ini Selasa (12/1/2016) kembali memanggil partai politik yang sedang berkonflik.n

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Jakarta Djan Faridz tak akan merespons surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait tak diakuinya…

Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, menyambangi KPK untuk meminta kejelasan terkait penangguhan penahanan terhadap mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA).…

Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz menyambangi KPK untuk menjenguk dan mendoakan mantan Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali (SDA) yang kini telah ditahan KPK…

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz, mengaku terheran-heran atas penahanan rekan satu partainya sekaligus mantan Menteri Agama…

Dua kubu Partai Persauan Pembangunan versi Muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta akhirnya berdamai, keduanya sepakat untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

PPP kubu Djan Faridz mengaku telah menyiapkan susunan pengajuan bakal calon kepala daerah untuk mengikuti seleksi internal setelah PTUN membatalkan kepengurusan kubu Romahurmuziy.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz menjadi partai penyeimbang dalam setiap kebijakan pemerintah dan parlemen.

Politisi PPP Djan Faridz ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2014-2019 melalui aklamasi dalam Muktamar VIII PPP di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (2/11/2014)…

Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Perumahan Rakyat masih melakukan pembahasan terhadap peluang terlibatnya pemerintah sebagai pemberi kerja dalam kontribusi pada iuran tabungan…

Bisnis.com, JAKARTA - Undang-Undang Rumah Susun No. 20/2011 dinilai baru sebatas kebijakan dan belum ada implementasinya di lapangan hingga kini.

BISNIS.COM, JAKARTA--Kementerian Perumahan Rakyat menyatakan kenaikan batas harga rumah bersubsidi akan terjadi di seluruh wilayah Indonesia.