Pemerintah mempertimbangkan kerjasama dengan kalangan pengembang swasta untuk membangun hunian murah bagi masyarakat berpenghasiln rendah dengan memanfaatan lahan negara…

Pemerintah Daerah diminta membuat Perda yang mengatur tentang hunian berimbang.

Keinginan pemerintah agar pengembang mau menjalankan konsep hunian berimbang sesuai dengan Permenpera No. 7/2013 dinilai bakal sulit diterapkan jika harus menganut pembangunan…

Sejumlah pihak menyuarakan agar program hunian berimbang dilakukan secara kolektif di satu lokasi yang disediakan pemerintah dalam satu provinsi.

Pakar perumahan menilai peraturan hunian berimbang sulit terlaksana karena Pemerintah Daerah masih kesulitan dalam mengaplikasikan dasar hukum sesuai Peraturan Menteri (Permen)…

Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersedia bekerjasama dengan pengembang untuk mewujudkan program hunian berimbang.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan mempertegas regulasi tentang hunian berimbang melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Pelaporan Kementerian Perumahan Rakyat terhadap pengembang yang belum menjalankan kewajiban hunian berimbang dianggap hanyalah sebuah lelucon.

Aturan hunian berimbang yang membebankan pembangunan rumah murah di area komersial pengembang sebenarnya sudah salah kaprah. Suplai rumah murah di Jabodetabek sudah banyak.…

Masalah hunian berimbang sudah merupakan masalah level pemerintah untuk menyediakan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz rupanya ingin menuntaskan pekerjaan rumah sebelum meninggalkan jabatannya 2 bulan lagi. Sengketa hunian berimbang dengan para pengembang…

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Permenpera No.7 Tahun 2013 dinilai tidak dapat dijadikan acuan tindak pelaporan Menpera Djan Faridz terhadap 291 pengembang tentang hunian…

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Permenpera No.7 Tahun 2013 dinilai tidak dapat dijadikan acuan tindak pelaporan Menpera Djan Faridz terhadap 291 pengembang tentang hunian…