Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajak PT Astra untuk tidak melupakan membangun hunian yang berimbang untuk memenuhi kebutuhan rumah…

Pengembang meminta pemerintah untuk membuka peluang penyesuaian kembali aturan hunian berimbang agar lebih aplikatif dan menguntungkan semua pihak. Hal ini untuk melengkapi…

Pemerintah membuka kemungkinan deregulasi peraturan daerah terkait dengan perizinan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu menjadi tindak lanjut…

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan meminta para pengembang yang akan berinvestasi di Kota Baru Maja agar…

Keberadaan kota baru Maja diprediksi belum mampu berkontribusi signifikan dalam memangkas backlog perumahan di Banten yang mencapai 632.502 unit akibat minimnya akses jaringan…

Real Estate Indonesia Provinsi Kalimantan Timur menyebut pelaksanaan hunian berimbang akan berdampak pada pengembang lokal.

JAKARTA Pemerintah berupaya mencari solusi atas munculnya keberatan dari pengembang terkait rasio hunian berimbang yang mewajibkan pembangunan rumah murah dalam jumlah tertentu…

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch(IPW) Ali Tranghanda menyarankan pemerintah membentuk badan otonomi perumahan sebagai penampung stok lahan untuk pembangunan rumah…

Indonesia Property Watch menilai, konsep hunian berimbang harus data yang jelas terkait kebutuhan rumah dan tata ruang yang jelas dari pemerintah daerah agar implementasinya…

Indonesia Property Watch (IPW) menginginkan konsep hunian berimbang yaitu membangun rumah mewah dan rumah sederhana dalam satu wilayah dengan komposisi tertentu jangan dipaksakan…

Membangun rumah mewah dan rumah sederhana dalam satu wilayah dengan komposisi tertentu jangan dipaksakan kepada pengembang karena memberatkan.

Pemerintah Kota Bekasi meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) memberikan solusi ketersediaan lahan untuk membangun hunian berimbang.

DPD Realestat Indonesia Indonesia (REI) Jawa Tengah menolak rencana pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah tentang konsep hunian berimbang, dengan alasan konsumen di…

Rencana pemerintah memperketat ketentuan hunian berimbang melalui penerbitan PP dengan sanksi yang keras dinilai tidak menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah defisit…

Kebijakan hunian berimbang akan diperketat melalui penerbitan peraturan pemerintah dengan sanksi keras berupa penghentian izin mendirikan pembangunan.