Diskusi mengenai aturan industri hasil tembakau (IHT) yang akan diatur dalam RUU Kesehatan terus mendapat penolakan dari sejumlah pihak.

Asosiasi dan pelaku industri hasil tembakau (IHT) sampai saat ini tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan revisi PP 109/2012 oleh pemerintah.

Berdasarkan data Kemenperin, industri rokok nasional memproduksi 357 miliar batang pada 2019 atau tumbuh 6,62 persen secara tahunan.

Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) mengapresiasi atas terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tersebut.

BISNIS.COM, JAKARTA—Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia menilai pemerintah melanggar hak azasi manusia yang diatur dalam konstitusi. Hal ini berkaitan dengan terbitnya…

BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah masih belum menyelesaikan 23 peraturan pemerintah sehubungan dengan terbitnya UU Kesehatan dan memperbaiki pelayanan kesehatan masyarakat.

JAKARTA—Kalangan industri rokok mencemaskan keberadaan PP No.109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan akan berdampak…