JAKARTA - Proses perizinan untuk mengembangkan suatu kawasan atau bangunan dinilai masih kurang efisien. Setidaknya terdapat 48 jenis izin yang diperlukan untuk membangun…

Proses perizinan untuk mengembangkan suatu kawasan atau bangunan dinilai masih kurang efisien, baik dari segi kuantitas maupun pemanfaatan waktu.

Jakarta Property Institute memfasilitasi penyusunan Rapergub Prasarana Minimal DKI Jakarta yang mengatur komponen dasar kehidupaan masyarakat perkotaan.

Para pengembang hunian di Indonesia mengkaji sejumlah aturan dari pemerintah yang perlu dideregulasi guna mempermudah pembangunan.

Hingga memasuki akhir 2013, tercatat baru 182 kabupaten/kota yang menetapkan peraturan daerah tentang bangunan gedung (Perda BG).

BISNIS.COM, BATAM--Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meminta regulasi kepemilikan properti oleh warga asing di Batam melalui revisi PP No.41/1996, dilakukan dengan baik.…