Perkumpulan pabrik rokok menilai beberapa pasal dari PP 28/2024 kontras dengan mandat UU Kesehatan.

Kemenkominfo terus mematangkan regulasi kecerdasan buatan (AI) bertanggung jawab yang ditargetkan rampung tahun ini. Regulasi sesuai standar global.

Amerika Serikat meningkatkan kemampuan kecerdasan buatan (AI) mereka dengan mengembangkan teknologi yang dapat mendeteksi risiko AI.

Akademi dan pakar hukum meminta agar Otoritas Pelindungan Data Pribadi yang sedang dibentuk oleh pemerintah diisi oleh orang-orang kompeten dan independen.

Adiputro memberi respons terkait rencana pembatasan umur operasional angkutan umum seperti bus AKAP dan pariwisata.

Uni Eropa merilis UU lengkap terkait dengan AI, yang akan diimplementasikan secara bertahap hingga 2026

BSSN memperingatkan pelanggar UU PDP terancam sanksi pidana hingga denda Rp6 miliar. Perusahaan yang lalai dalam melindungi data pengguna terancam sansi berat.

Elsam menyerahkan rekomendasi perihal tata kelola AI yang bertanggung jawab dan Terpercaya kepada Kemenkominfo, sebagai masukan atas regulasi AI kominfo.

Wemenkominfo menargetkan peraturan menteri mengenai AI akan rampung pada tahun ini. Pemerintah juga berencana meluncurkan Perpres soal AI.

Kehadiran regulasi AI yang lebih mengikat dinilai perlu dilakukan untuk mendukung pertumbuhan AI yang terus berkembang. Elsam memberi sejuamlah masukan.

Regulasi kecerdasan buatan yang sedang disiapkan pemerintah diharapkan dapat memberikan ruang inovasi yang besar dalam pengembangan kecerdasan buatan.

Kemenkominfo menegaskan bahwa pengembang kecerdasan buatan harus tunduk pada UU PDP. Sejak dalam pemrograman, AI harus sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kemenkominfo berencana mengoptimalkan kecerdasan buatan (AI) untuk mengoptimalkan penyusunan regulasi. Rencananya implementasi dilakukan pada 2027.

Kemenkominfo memburu gim-gim yang tak sesuai dengan klasifikasi. Regulator menegaskan klasifikasi gim tak cukup hanya menempelkan logo di ujung layar

Kemenkominfo meyakini akan makin banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia seiring dengan hadirnya UU PDP.