Baleg DPR segera mengagendakan raker dengan Mendagri terkait status kekhususan Jakarta kala tak lagi menjadi ibu kota negara yang nantinya tertuang dalam UU DKJ

Mahfud MD berharap parpol menolak penunjukkan Gubernur oleh Presiden sebagaimana bakal diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).

Anies Baswedan ingin mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Pendanaan Politik untuk berantas korupsi di KPK.

Presiden Jokowi mengaku tidak menyetujui wacana Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden, bukan lewat Pilkada seperti yang tertuang dalam RUU DKJ

Setidaknya lima parpol sudah menolak wacana gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden, seperti yang tercantum dalam draf RUU DKJ

PDIP akan menolak wacana gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden seperti yang tercantum dalam draf RUU DKJ.

Jokowi tetap terbuka terhadap berbagai masukan terhadap RUU DKJ yang salah satu isinya adalah gubernur Jakarta dan wakilnya dipilih oleh Presiden

Praktisi Kesehatan deklarasikan dukungan pengendalian produk berbahan zat adiktif melalui RPP UU Kesehatan No.17 Tahun 2023.

Pro kontra aturan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dipilih langsung oleh Presiden dalam draf RUU DKJ. Dengan demikian Pilkada Jakarta ditiadakan

Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai baik wacana gubernur dan wagub Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden.

Pasal 10 ayat (2) draf RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menyatakan gubernur dan wagub Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden dengan masukan DPRD.

Menkopolhukam Mahfud MD menyebut bahwa pihaknya terus mendorong RUU Perampasan Aset dibahas kembali di DPR RI

RUU Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tinggal selangkah lagi diresmikan menjadi aturan inisiatif usulan DPR RI.

Sejumlah fraksi memberikan catatan terkait utang dan perpajakan dalam UU P2 APBN 2022.

Pemerintah mengajukan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta sebagai tambahan usulan daftar Prolegnas Prioritas 2023 agar sejalan dengan amanat UU IKN