Sayangnya, kebijakan tax amnesty yang berulang membuat wajib pajak berpikir untuk apa patuh, karena nantinya akan ada pengampunan kembali.

Komisi XI DPR Misbakhun memastikan akan terdapat Tax Amnesty Jilid III seiring masuknya RUU Pengampunan Pajak ke dalam usulan Prolegnas Prioritas 2025.

Jokowi menitipkan kepada pemerintahan Prabowo untuk mengurangi kebijakan relaksasi pajak seperti tax amnesty alias pengampunan pajak.

Sidang Paripurna DPR RI menyetujui 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025 dan 176 RUU Prolegnas 2025-2029 pada Selasa (19/11/2024).

Komisi V DPR mengusulkan revisi Undang-Undang tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) untuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025.

Wakil Ketua DPR Adies Kadir memastikan bahwa revisi Undang-Undang (UU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bukanlah titipan dari pihak manapun.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah akan mengadakan rapat untuk membahas RUU Prolegnas 2025-2029 pada 18 November 2024.

Komisi XI DPR mengusulkan sembilan Rancangan Undang-undang untuk masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2025-2029.

Proses dilakukannya revisi undang undang terkesan terburu-buru dan cenderung dipaksakan tanpa melibatkan partisipasi publik secara luas.

Komisi I DPR menyetujui lima RUU terkait kerja sama bidang pertahanan. RUU ini akan dibawa ke rapat paripurna agar disetujui menjadi Undang-Undang.

Komisi II DPR menyetujui 79 RUU soal Kabupaten/Kota pada pembahasan tingkat pertama untuk dibawa ke pembahasan tingkat selanjutnya yakni Rapat Paripurna.

DPR telah mengesahkan RUU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna, Kamis.

Undang-undang No.10/2009 tentang Kepariwisataan sempat mengamanatkan pembentukan dua lembaga, yaitu Badan Promosi Pariwisata dan Gipi.

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah telah sepakat soal penghapusan batasan jumlah kementerian dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara.

Baleg DPR menyepakati Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk disahkan menjadi undang-undang di rapat paripurna.

Badan Legislasi (Baleg) DPR menyampaikan urgensi untuk mengebut pengesahan RUU tentang Kementerian Negara.