Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyatakan bahwa kebijakan moratorium izin hutan alam dan lahan gambut dapat dilaksanakan dalam jangka waktu…
JAKARTA -- Perusahaan perkebunan kelapa sawit terancam kehilangan hak guna usaha atas sebagian konsesi yang belum ditanami jika rencana moratorium izin perkebunan kelapa…
Pemerintah Republik Federal Jerman mendukung kebijakan-kebijakan yang digulirkan pemerintah Indonesia untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan.
Luas areal moratorium lahan gambut dan hutan alam primer bertambah 191.706 ha menjadi 65,28 juta ha dalam Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru atau PIPPIB X yang…
Presiden Joko Widodo menegaskan perpanjangan moratorium lahan gambut dan hutan alam primer hingga 2017 merupakan upaya pemerintah untuk memproteksi hutan Indonesia.
Presiden Indonesia Joko Widodo memperpanjang kebijakan penundaan izin baru atau moratorium hutan di hari terakhir kebijakan tersebut berakhir, tetapi belum menyertakan elemen…
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya memperpanjang moratorium perlindungan hutan dan lahan gambut untuk melindungi kawasan hutan di Indonesia, termasuk…
Menjelang berakhirnya Inpres No. 6 Tahun 2013 tentang penundana pemberian izin baru untuk hutan primer dan lahan gambut per 13 Me, pemerintah disarankan menerbitkan beleid…
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih akan mengkaji isu perpanjangan moratorium perizinan kawasan hutan primer dan lahan gambut mengingat masih ada batas waktu…
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengakui program moratorium izin kawasan hutan alam dan lahan gambut menjadi salah satu faktor menurunnya penerimaan negara bukan…
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan luas areal moratorium izin kawasan hutan terbaru sebesar 64.088.948 ha atau berkurang 5.055.508 ha sejak ditetapkan…
BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah akhirnya resmi memperpanjang moratorium atau penangguhan izin pengelolaan hutan dan lahan gambut melalui Instruksi Presiden No.6/2013.
BISNIS.COM, JAKARTA—Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengusulkan agar Presiden melakukan perpanjangan moratorium hutan.