Politis Partai Demokrat menilai presidential threshold 20 persen berdampak pada pembelahan politik karena polarisasi dua paslon.

Komisi II DPR RI mengajukan revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sejak akhir tahun 2020. Salah satu alasa yang diajukan terkait dengan perbaikan penyelenggaraan pemilu.

Komisi II DPR RI sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Tetapi dinamika pembahasan di parlemen belum usai karena…

Melaksanakan Pilpres dan Pileg secara bersamaan dinilai sama saja mengorbankan transparansi, akuntabilitas, dan proses politik.

NasDem sebelumnya mendukung revisi UU Pemilu demi desain sistem kepemiluan yang lebih baik. rnNamun, NasDem berubah sikap lantaran pemerintah meminta agar UU Pemilu tak direvisi.

Selain bisa berubah, pasal-pasal dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu belum tentu akan dilanjutkan pembahasannya.

Ia meminta DPR dan pemerintah meninjau ulang pengaturan besaran ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT).

Ini adalah strategi perburuan kekuasaan partai-partai politik di DPR, juga jalan legal mengamankan kepentingan kelompok oligarki politik.

PAN menilai hal yang ramai dibicarakan dalam revisi UU Pemilu tidak membicarakan substansi yang penting.

Berbeda dengan revisi-revisi sebelumnya yang biasanya bermula dari usulan pemerintah, rencana revisi UU Pemilu tahun ini murni dari inisiatif DPR.

Anggraini berharap perubahan sikap tersebut tidak cuma didasarkanoleh kepentingan sesaat.

Tidak ada salahnya UU Pemilu diuji dulu setelah dua kali pelaksanaan pilpres, agar evaluasi yang dihasilkan juga lebih valid.

Sebelum meninggal dunia pada 6 Juni, Ki Gendeng Pamungkas memasukkan permohonan uji materi UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengganti terminologi ‘Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten/kota’ menjadi ‘Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota’ dalam UU Pilkada.

Pantia kerja program legislasi nasional telah menyepakati rancangan undang-undang prioritas untuk tahun 2020 dan juga 2020—2024. Revisi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang…