DPR resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1/2022 tentang Pemilihan Umum (Perppu Pemilu) menjadi Undang-undang (UU).

PDIP yang menginginkan sistem pemilu diganti menjadi proporsional tertutup. Delapan parpol lain sepakat mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka.

KPU mulai merekrut anggota PPK dan PPS untuk Pemilu 2024 yang dimulai 20 November 2022.

KPU akan mengusulkan jadwal pemungutan suara Pilkada 2024 dimajukan, dari November 2024 jadi September 2024.

Partai Buruh memasukkan permohonan uji materi UU No.7/2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (25/7/2022).

Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu mengatur kampanye di lingkungan pendidikan.

Sejumlah gugatan telah dilakukan kepada MK, terutama terkait ambang batas pencalonan presiden dan calon perseorangan, namun hingga kini gugatan itu belum membuahkan hasil.

PKS secara resmi akan mengajukan permohonan uji materi Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini.

Wakil Ketua DPR mengatakan bahwa pihaknya tetap membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Peta politik nasional selama tahun 2021 tidak banyak berubah, karena sebagian besar merupakan kelanjutan dari peristiwa politik tahun 2020 dengan segala dampaknya.

DPD punya kepentingan besar terkait pelaksanaan pemilu, karena bisa mengancam demokrasi jika UU Pemilu tidak segera direvisi.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, bahwa parpol sepakat tidak ada perubahan UU Pemilu terkait ambang batas parlemen.

Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum akhirnya dikeluarkan dari daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2021.

UU Pemilu perlu direvisi untuk membenahi kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

Anggota DPR Marwan Jafar menilai UU Pemilu dan UU Pilkada adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa dicampuradukkan.