Kemendag tengah menggodok formula aturan terkait pemusnahan barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia, termasuk yang bisa memberikan keuntungan bagi negara

Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor kembali menyita 90.000 rol kain tekstil dan produk TPT asal China yang diduga ilegal

Kemendag menyita 90.000 rol kain gulungan impor ilegal asal China dengan nilai mencapai Rp90 miliar. Disebut sebagai biang kerok industri TPT RI bergejolak.

Tren sumbangsih industri pengolahan nonmigas atau manufaktur terhadap PDB susut dalam kurun waktu 10 tahun terakhir

Jokowi menargetkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dapat ditekan di kisaran 4,5% hingga 5% pada 2025.

Pengenaan bea masuk impor tinggi dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap daya saing industri dalam negeri.

Regulasi yang tidak konsisten menjadi penyebab investor maju mundur menanamkan modal di industri tekstil Indonesia.

Terbaru, PHK massal sektor tekstil dilakukan enam perusahaan dengan jumlah sekitar 5.000 pekerja.

Terdapat beberapa alasan mengapa sektor TPT bisa dijadikan sebagai quick-wins pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Bukan hanya mengatasi pengangguran, sistem vokasi akan mengasah kompetensi seseorang sesuai kemampuannya.

Ekonom memperkirakan tingkat pengagnguran terbuka tahun ini akan turun secra bertahap dengan harapan kembali seperti sebelum pandemi.

Menko Airlangga Hartarto menyampaikan kesempatan restrukturisasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperoleh kembali modal kerja.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyatakan industri tekstil nasional optimistis dapat kembali ke posisi prapandemi pada 2021.

Bisnis, JAKARTA — Celah penyalahgunaan ketentuan impor tekstil dan produk tekstil (TPT) masih menganga, kendati pemerintah telah menerapkan bea masuk tindakan pengamanan…

Pelaku Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) masih berharap-harap cemas terhadap momentum menjelang Lebaran yang kembali tidak ada lonjakan permintaan.

Pada Oktober 2016, Presiden Joko Widodo meneken sebuah beleid guna memberantas aksi pungutan liar (pungli) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2016 tentang…