Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersiap merombak jajaran pengurus Bank Muamalat melalui RUPSLB pada Desember 2024 mendatang.

Ternyata ini alasan Komisi VIII DPR RI menunda rapat dengan Menag Nasaruddin Umar soal biaya penyelenggaraan Haji 2025.

Pendaftaran petugas haji tingkat daerah sudah dibuka, ini syaratnya

Kewenangan penyelenggara haji akan beralih dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Haji mulai 2026.

Prabowo membuat gebrakan baru bahwa ke depan Kemenag tidak lagi mengelola pemberangkatan jamaah haji.

Menag Yaqut viral lantaran disebut telah membuat Pansus Gaji DPR murka.

Staf Khusus Menteri Agama sekaligus Dewan Pengawas BPKH Ishfah Abidal Aziz meminta agar rapat Pansus Haji digelar tertutup. Ada apa?

Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 masih menyisakan persoalan yang belum tuntas, mulai dari masalah kuota hingga fasilitas yang dinilai tidak layak.

Dana nilai manfaat yang dicairkan BPKH Rp7,8 triliun, lebih rendah dari total yang disepakati bersama Komisi VIII DPR sebesar Rp8,2 triliun untuk haji 2024.

Pansus Hak Angket Haji 2024 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan memanggil sejumlah pejabat Kementerian Agama (Kemenag)

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat saat ini sisa alokasi pembiayaan rumah subsidi FLPP hanya sebesar Rp5,1 triliun.

Kemenag menegaskan bahwa penambahan kuota haji khusus pada 2024 bukan disebabkan keuangan BPKH tekor.

Keputusan Presiden (Keppres) No.6/2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 H/2024 M menetapkan BPKH membayar nilai manfaat Rp8,2 triliun untuk haji.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tengah merancang skema biaya haji agar tidak lagi bergantung pada imbal hasil manfaat pengelolaan.

Penyelenggaran haji 2024 penuh dengan catatan. DPR menginisiasi pembentukan pansus haji 2024 untuk mengurai sengkarut penyelenggaran haji.

BPKH membantah pemangkasan kuota haji reguler untuk kuota haji khusus 2024 disebabkan masalah likuiditas dalam badan publik ini.