Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menerbitkan buku Panduan Keamanan Digital untuk Jurnalis yang ditujukan untuk mitigasi menghadapi kemungkinan serangan digital…

Ketua Dewan Pers Mohamad Nuh menyatakan pers membutuhkan publisher right untuk mencegah digital feodalism.

Jokowi menyatakan pemerintah bersama pihak-pihak terkait tengah menggodok alternatif pembuatan UU Pers terbaru atau merevisi yang lama untuk menata industri pers nasional.

Chairul Tanjung mengatakan banyak pemain baru yang menggampangkan serta menganggap mudah untuk masuk ke dalam industri media digital.

LBH Pers menyampaikan masukan perubahan terhadap perpanjangan nota kesepahaman (MoU) Dewan Pers-Polri tentang Perlindungan Wartawan dari Kriminalisasi dan Kekerasan.

Gubernur Ridwan Kamil menyebut Jabar telah mentransformasi kebebasan pers secara signifikan dalam dua tahun terakhir sehingga IKP-nya bisa naik ke posisi kedua. Sebelumnya…

Bisnis Indonesia bersama Dewan Pers menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Mandiri pada Jumat 12 November 2021 di Wisma Bisnis Indonesia.

Penelitian ini trewujud atas kolaborasi antara Dewan Pers dengan Universitas Mustopo Beragama.

Mahfud MD mengatakan informasi yang beredar di publik dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini semakin mengkhawatirkan.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo buka suara soal informasi yang beredar soal pembubaran Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Komisi Informasi Pusat.

Kepala BNPB yang sekaligus Ketua Satgs Penanganan Covid-19 Doni Monardo menerima mendali emas Dewan Pers yang diserahkan dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dianggap berperan penting dalam membangun kerja sama dengan perusahaan pers dan wartawan di tengah pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar mengatakan aksi Najwa Shihab mewawancarai kursi kosong karena absennya Terawan Agus Putranto bukan lah penghinaan kepada siapapun.

Menurut Ahmad, cara Najwa itu merupakan bagian kreativitas dalam dunia jurnalistik. 

Secara keseluruhan, rata-rata Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di tingkat provinsi di kisaran 77,67 yang juga berada dalam kategori ‘cukup bebas’.