SKK Migas menyebut pengesahan revisi UU Migas mendesak dilakukan untuk meningkatkan eksplorasi migas.

Revisi UU Migas menjadi strategi utama mengubah perspektif industri migas nasional pada masa mendatang.

Pakar dan praktisi migas menanti sikap paslon capres-cawapres terkait penyelesaian revisi UU Migas dalam debat cawapres kedua pada Minggu (21/1/2024).

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Dwi Soetjipto angkat bicara terkait isu pembubaran SKK Migas dalam revisi UU Migas

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno memberikan update mengenai pembahasan revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).

Indonesian Petroleum Association (IPA) ingin agar revisi UU Migas memasukkan ketentuan fasilitas pemanfaatan dan penyimpanan karbon atau CCS/CCUS

Kementerian ESDM mengusulkan agar revisi UU Migas turut mengatur pembebasan pungutan pajak PPN dan PPh bagi kontraktor hulu migas.

Beberapa isu lainnya ikut diangkat imbas inflasi terhadap emiten konsumer, nasib bendungan era Jokowi, krisis properti di China hingga lonjakan impor kapal.

Penyelesaian Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Migas) dinilai dapat memperbaiki iklim investasi Indonesia yang saat ini dirasa kurang menarik oleh investor.

Komisi VII DPR menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang Minyak dan Gas (Migas) bisa terealisasi pada akhir 2022.

Sektor hulu minyak dan gas bumi masih terus diganjal oleh sejumlah permasalahan yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Tidak adanya peraturan baru yang dibuat pemerintah…

Belum rampungnya revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Migas) membuat kepastian hukum di sektor tersebut terkatung-katung cukup lama. Padahal, pemerintah memiliki sejumlah…

Kehadiran revisi UU MIgas diharapkan bisa mempertegas kepemilikan kuasa pertambangan serta memperjelas pembagian fungsi regulator, fungsi pelaksana pengawasan, dan fungsi…

Jika melihat minimnya pengaturan pasal-pasal terkait dengan usaha hulu migas dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja, penyelesaian revisi UU Migas perlu diprioritaskan.

Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dinilai mendesak dilakukan, mengingat minimnya pengaturan terkait dengan kegiatan usaha hulu migas dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

JAKARTA – Revisi UU Migas menjadi momentum bagi reformasi tata kelola industri minyak dan gas, agar lebih efisien, transparan, sederhana, dan berkelanjutan. Namun, upaya…