Komite Perpres Publisher Rights terus mendorong platform digital untuk mempercepat realisasi kerja sama dengan industri media dalam negeri

Tindakan doxing terhadap jurnalis berisiko menimbulkan intimidasi, bahkan berdampak pada kualitas informasi publik dan kebebasan pers.

Beberapa pasal dalam RUU Penyiaran yang disusun oleh DPR yang bertabrakan dan kontradiktif dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

DPR tetap berkeyakinan bahwa RUU penyiaran tidak akan mengganggu kebebasan pers, padahal kritik mengalir deras atas draf aturan tersebut.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menilai revisi UU No. 32/2002 tentang Penyiaran berpotensi mengekang kemerdekaan pers

Kemerdekaan pers akan menghadapi dinamika sekaligus tantangan baik dari dalam lingkungan pers maupun dari luar.

Dewan Pers membeberkan sederet sengkarut yang terjadi di media massa, yang perlu mendapatkan perhatian untuk menjaga kualitas demokrasi.

Prabowo Subianto meminta wartawan untuk tidak takut membuat berita keras untuk mengkritik penguasa.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan rangking kebebasan pers Provinsi Jawa Barat terus meningkat.

Salah satu koran tertua di dunia Wiener Zeitung telah menerbitkan edisi cetak terakhirnya, sementara National Geographic memberhentikan sejumlah staf penulis.

Dewan Pers dan organisasi media ke depannya bisa membahas upah layak profesi jurnalis untuk masuk dalam UU Pers agar kesejahteraannya sebanding dengan risikonya

Dalam puncak Peringatan Hari Pers Nasional Presiden Jokowi menyampaikan kesedihannya mengenai belanja iklan media yang dicaplok platform media digital asing. 

Terbatasnya kue iklan yang diperebutkan media di kanal digital berpengaruh terhadap kualitas berita, termasuk tren click bait hingga berita receh.

Indonesia dinilai sebagai salah satu negara dengan minat membayar berita untuk dibaca lewat kanal online yang relatif besar dari negara Asia lain.

Jokowi sedih dengan keadaan industri media konvensional Tanah Air yang terseok-seok untuk bisa bertahan di era digital lantaran belanja iklan yang kian menipis.

Jokowi menilai kebebasan pers tak lagi menjadi isu utama, tetapi banjir informasi dan keberadaan platform asing menjadi tantangan terkini media massa Indonesia.